Bahasa  :

 

Plugin JQuery Menu v1.6

 


Peranan Perda Dalam Pembangunan Daerah
Posting, February 23, 2011, 1:44 am
Oleh : Witthy Sitorus

Pembangunan Nasional hakekatnya merupakan usaha pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah secara otonomi telah memberikan wewenang yang yang nyata, luas dan tanggungjawab termasuk di dalamnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu komponen utama desentralistik adalah desentralisasi fiscal (pembiayaan otonomi daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dll.

Selain itu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan naik signifikan. Kalkulasi Departemen Keuangan menunjukkan, melalui penguatan perpajakan daerah, peranan PAD dalam APBD Provinsi pada 2011 (tahun pertama pelaksanaan UU PDRD secara efektif) akan naik dari 50 persen pada 2009 menjadi 63 persen. Adapun peranan PAD terhadap APBD kabupaten/kota akan naik dari 7 persen menjadi 10 persen. Secara nasional, peranan PAD terhadap total APBD akan naik dari 19 persen menjadi 24 persen. Hal ini dikarenakan dengan adanya penambahan 4 jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) . Untuk pajak baru ini, karena membutuhkan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka pemberlakuan pemungutan pajak baru tersebut dilakukan secara bertahap. BPHTB akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Rokok dan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014.

Sebagai salah satu bagian dari continuous improvement, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

  1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (Local faxing empowerment)
  3. Peningkatan efektifitas pengawasan. Salah satu poin krusial dalam UU PDRD adalah aspek close list.

Dengan adanya close list  tersebut Pemerintah pusat dapat pemberian sanksi lebih pasti mulai pembatalan sampai pemotongan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang penerbitan peraturan daerah (perda)-nya tidak sesuai dengan UU PDRD. Artinya, pemerintah daerah (Pemda) hanya boleh memungut pajak maupun retribusi sesuai dengan jenis pajak dan retribusi yang ada dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini akan menyehatkan iklim investasi dan kepastian usaha di daerah dalam melakukan Perencanaan pembangunan daerahnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, diharapkan bisa mendorong Pembangunan Daerah dan Nasional. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing bagi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerahnya.

Dengan adanya regulasi yang mengatur jelas tentang pungutan yang dibebankan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum bagi masyarakat dan investor dalam melakukan aktivitas ekonomi/usaha sehingga menciptakan iklim investasi yang baik. Ini juga akan berdampak baik bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan pembangunan daerah.   


Share

Baca Juga Artikel Ini


Memasarkan Daerah - Bag. 1


Efektifitas & Efisiensi pengembangan Regional/Daerah


The examination of the issues associated with equity in transport and the discussion of policy options to provide people with adequate better access to transport.


Analisis Jabatan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia


Peranan Perda Dalam Pembangunan Daerah


Sebaran Terumbu Karang Provinsi Gorontalo


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Berdasarkan Undang-Undang No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara


SDM dan Iklim Organisasi Dalam Reformasi Birokrasi


Perencanaan pembangunan serta masalah pembangunan



Untitled Document
© 2014 Powered by IT - PT. Integrasi Tri Tama Cendekia