​Arsitektur SPBE merupakan pedoman dalam membangun serta menyelaraskan aplikasi pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran Arsitektur SPBE yaitu menjadi kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, informasi, infrastruktur, dan aplikasi keamanan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, Arsitektur SPBE juga menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk memastikan pengembangan SPBE IPPD sesuai dengan Rencana Induk Nasional, maka setiap IPPD perlu menjabarkan pengembangan SPBE IPPD menjadi peta rencana SPBE IPPD.

Peta rencana SPBE memberikan arahan yang terstruktur dan implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penghematan anggaran, mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan, kemudian mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi, selanjutnya menerapkan standardisasi TIK, lalu untuk berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi layanan SPBE, serta meningkatkan efisiensi biaya SPBE.

Manajemen Risiko (Risk Management) adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Penyusunan profil risiko yang diawali dengan penetapan konteks dan identifikasi risiko bertujuan untuk menemukenali potensi risiko yang terjadi. Selanjutnya, penilaian risiko atau disebut Risk Asessment merupakan keseluruhan proses identifikasi risiko, proses analisa risiko, dan proses evaluasi risiko yang dihadapi. Penilaian ini mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi dan output dari penilaian risiko ini adalah Profil Risiko (Risk Profile) yang didalamnya mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas pengendalian dan penanganan terhadap pengelolaan risiko.

Penetapan rencana pengendalian atau penanganan ini penting agar dapat membuat strategi, antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

​

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, dan organisasi).

Rencana Strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana cara untuk mencapai ke arah dan tujuan masa depan yang akan diambil oleh organisasi. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.

Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan/atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem atau komponen. Dalam proses ini, organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan.

Pelaksanaan Reformasi Rirokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak Kementerian/ Lembaga/Pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/ kinerjanya.

Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Analisis jabatan merupakan suatu dasar bagi manajemen kepegawaian dalam memberikan dasar yang realistis bagi pegawai dalam jabatan tertentu untuk dapat bekerja secara efisien yang mana pegawai tersebut sudah ditempatkan sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Analisis jabatan juga memungkinkan setiap SDM aparatur dalam organisasi mampu merencanakan, memproses, mengelola dan mengendalikan sumberdaya organisasi atau dengan kata lain mampu melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu organisasi diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun masih banyak hambatan yang ada dalam hal SDM, sebagai contoh pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang ada membuat organisasi sulit untuk mencapai tujuan. Sehingga diperlukan Analisa Beban Kerja / Work Load Analysis untuk dapat memastikan sebuah organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi yang dibuat tertulis dan distandarkan/dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standard Operating Procedures merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dialui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Sehingga SOP dapat dikatakan merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang dapat dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dengan menjaga konsistensi, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksaan tugas bagi para pegawai.

​

Selain sebagai acuan kerja sehingga output pekerjaan secara konsisten dapat menjamin kepuasan pada pelayan publik, SOP dapat dipergunakan untuk; perbaikan mutu, menjelaskan dan menganalisa suatu proses, dan menjadi acuan pengawasan/pemeriksaan/audit.